Persiapan Untuk Meletakkan Pondasi Bagi Suatu Program Terikat Waktu Untuk Indonesia:
Rangkuman Situasi yang Ada Sekarang

IPEC telah aktif di Indonesia sejak tahun 1992 dengan lebih dari 100 program aksi untuk memerangi pemburuhan anak di Indonesia. Beberapa di antaranya berhasil, beberapa hanya sebagian saja yang berhasil, dan sisanya gagal. Secara umum, sebagian besar dari program-program tersebut memiliki skala yang terbatas dan karena itu, dampaknya pun tidak begitu besar. Meskipun demikian, program-program aksi itu sangat bermanfaat untuk mempelajari masalah pemburuhan anak dan mengupayakan beberapa pendekatan untuk memecahkan masalah ini. Setelah aktif selama 10 tahun di Indonesia, IPEC berpendapat bahwa Indonesia siap memerangi masalah pemburuhan anak secara lebih komprehensif dan ILO bersedia untuk berusaha sedapat mungkin memberikan dukungan kepada Indonesia.

Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 82 Tahun 1999 di bulan Maret 2000, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat segera dan efektif untuk menjamin dilarangnya dan dihapuskannya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai suatu hal yang mendesak. Untuk menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dihapuskan dalam jangka waktu tertentu, IPEC merancang sebuah pendekatan baru dan terpadu berupa "program terikat waktu" (TBP), yang disusun berdasarkan pengalaman IPEC sendiri yang cukup ekstensif dan dari banyak organisasi di seluruh dunia yang menjadi mitra kerjanya. Pendekatan ini ditulis dalam buku pedoman yang berjudul "Menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak: sebuah pendekatan terpadu dan terikat waktu; pedoman bagi pemerintah, pengusaha, pekerja, donor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan." Tiga negara dewasa ini sedang melaksanakan program terikat waktu: Nepal, Tanzania dan El Salvador.

Pada intinya, program terikat waktu adalah sekumpulan kebijakan dan program yang terpadu dan terkoordinir secara ketat untuk mencegah dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam jangka waktu tertentu (antara lima sampai sepuluh tahun). Jangka waktu ini tergantung pada ketersediaan sumber daya, sifat dasar bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak itu sendiri, tingkat ketrampilan lokal dan keadaan-keadaan lain di masing-masing negara yang menjalankan program ini.

Untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diperlukan komitmen nasional yang kuat untuk melaksanakan serangkaian langkah kebijakan pelengkap yang dirancang untuk menarik dan merehabilitasi anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak dan mencegah anak-anak yang beresiko dijadikan pekerja anak supaya tidak menjadi pekerja anak. Untuk memastikan bahwa program terikat waktu ini benar-benar mencapai sasaran yang dikehendaki dan efektif, diperlukan persiapan yang ekstensif. Pendekatan terikat waktu juga menuntut keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (key stakeholders), termasuk pemerintah di semua tingkatan, organisasi-organisasi non pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan organisasi-organisasi pekerja.

Program terikat waktu dapat dibagi ke dalam empat tahap:

1. Meletakkan pondasi (dengan menetapkan sasaran, memobilisasi dukungan politik tingkat tinggi dan masyarakat sipil, dan dengan penelitian dan analisa).
2. Merancang program (dengan mempersiapkan kertas kerja kebijakan nasional dan proposal program)
3. Implementasi/ pelaksanaan program (dilaksanakan oleh mitra kerja lokal, instansi-instansi pemerintah, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi pengusaha, dan organisasi-organisasi non pemerintah; IPEC dan mitra kerjanya akan terus melakukan pemantauan secara ketat dan mengevaluasi kemajuan yang diraih)
4. Evaluasi program yang sedang berjalan saat ini

Kapasitas mitra kerja di Indonesia

Program terikat waktu akan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi nasional. Karena itu, penting untuk menilai kapasitas organisasi-organisasi tersebut untuk merancang, memantau dan mengevaluasi program terikat waktu dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya.
Di Indonesia, organisasi mitra yang kuat hampir tidak ada. Yang ada hanyalah individu-individu yang kuat. Pemerintah, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi pengusaha, atau sebagian besar organisasi non pemerintah memiliki struktur, kebijakan atau dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan anti pemburuhan anak.

Departemen Dalam Negeri ternyata merupakan mitra kerja yang kuat, tetapi ini pun sebagian besar dikarenakan adanya komitmen individual yang kuat. Secara umum, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja masih lemah. Sebagian besar organisasi pekerja yang ada baru berdiri dan tidak satu pun dari organisasi pekerja tersebut yang memprioritaskan penghapusan pemburuhan anak dalam agenda masing-masing. Organisasi pengusaha pada umumnya mewakili perusahaan-perusahaan besar padahal jenis-jenis pekerjaan yang mengeksploitsi buruh anak pada umumnya justru dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil dan sedang. Organisasi non pemerintah mungkin merupakan mitra kerja yang kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat berpengalaman, walaupun sedikit sekali dari organisasi-organisasi itu yang mengkhususkan diri pada upaya memerangi pemburuhan anak.

Sebagian besar upaya membangun kapasitas dikonsentrasikan pada organisasi-organisasi non pemerintah. Banyak organisasi non pemerintah yang sangat tergantung pada pendanaan yang diberikan donor sehingga akibatnya, kegiatan yang mereka lakukan terhenti begitu dana yang mereka terima habis pada akhir proyek. JARAK, sebuah jaringan organisasi non pemerintah yang menangani masalah pemburuhan anak, berpotensi memimpin gerakan melawan pemburuhan anak, tetapi saat ini masih belum begitu kuat. Masalah lainnya adalah kurang tersedianya akademisi dengan tingkat yang memadai, yang dapat mendukung pengembangan program-program anti pemburuhan anak. Para mitra kerja dapat saling memperkuat apabila mereka mau bekerja sama, tetapi secara umum, jangankan kerjasama, koordinasi antar mitra kerja pun, masih sangat kurang.

Proses program terikat waktu akan terus membangun kapasitas, mencoba untuk mengintegrasikan lebih banyak lagi masalah-masalah pemburuhan anak dalam modul-modul pelatihan reguler di universitas-universitas, pelatihan inspektorat ketenagakerjaan, akademi-akademi kepolisian, dan lain-lain. Koordinasi dan kerjasama akan menjadi bagian dari program terikat waktu.

Pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari pengalaman IPEC di Indonesia

IPEC telah aktif di Indonesia sejak tahun 1992 dan sudah memiliki banyak pengalaman, yang hendaknya ditulis dalam suatu buku pedoman praktis mengenai praktek-praktek terbaik sebagai bagian dari persiapan.

Apabila dirangkum, pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari tersebut antara lain meliputi:
n Fakta bahwa tanpa komitmen politik, upaya-upaya untuk menghapus pemburuhan anak akan tetap harus diprakarsai hanya oleh ILO dan organisasi-organisasi internasional lainnya, dan karena itu, upaya-upaya tersebut akan sangat terbatas. Contoh yang baik adalah program yang dijalankan bersama Departemen Dalam Negeri, yang memasukkan pekerja anak sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan nasional sehingga ada banyak sekali pekerja anak yang dapat dijangkau daripada yang ditargetkan dalam program. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pengarusutamaan, yang berjalan efektif apabila disertai dengan komitmen politik.

n Meskipun upaya-upaya penyadaran merupakan komponen standar dari semua program aksi IPEC dan terbukti sangat efektif apabila digunakan, sebagian besar masyarakat tidak melihat pemburuhan anak sebagai suatu masalah, atau mereka tidak menyadari adanya beberapa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain kampanye khusus yang ditujukan untuk kelompok-kelompok sasaran tertentu, bagian yang lebih besar dari masyarakat dapat dijangkau melalui media massa. Pada saat yang bersamaan, IPEC dapat lebih proaktif dalam melibatkan mitra kerja dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan.

n Pembangunan kapasitas ad hoc sering kali tidak efektif karena orang-orang yang sudah dilatih sering kali meninggalkan pekerjaannya karena mendapatkan pekerjaan baru. Dengan mengarusutamakan masalah pemburuhan anak dalam program-program pelatihan reguler, masalah ini dapat dihindari.

n Sebagian besar informasi mengenai bentuk-bentuk spesifik pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk besarnya dan penyebabnya, hanya tersedia selama berlangsungnya program aksi. Dengan memberikan pelayanan kepada pekerja anak dan keluarganya, termasuk kepada masyarakat, informasi yang relevan jauh lebih mudah diperoleh daripada dari metodologi-metodologi penelitian tradisional.

n Upaya menyingkirkan pekerja anak dari tempat kerjanya merupakan upaya yang amat sulit dilakukan. Sebagian besar keberhasilan yang diperoleh adalah berkat upaya penyadaran dan tindakan persuasif. Penegakan hukum oleh pengawas/ inspektur ketenagakerjaan tidak pernah dilakukan, dan pekerja anak yang ditarik keluar dari jermal tempatnya bekerja tidak diberi alternatif pekerjaan yang lain, sehingga nasib mereka menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Pemantauan bersama terhadap tempat kerja, dengan pemberian alternatif-alternatif segera kepada pekerja anak yang ditarik keluar dari tempat kerjanya, yang saat ini sedang berlangsung di jermal-jermal, terbukti lebih efektif.

n Dampak sesungguhnya hanya dapat dicapai secara multi dimensional, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (key shareholders). Banyak program aksi langsung menunjukkan bahwa pendekatan terbatas (memberikan pendidikan atau pelatihan ketrampilan, memberikan pelayanan kesehatan) tidak memecahkan masalah. Hanya pendekatan yang komprehensif dan terpadu sajalah yang efektif.

Situasi hukum dan kebutuhan akan reformasi hukum

Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang telah diidentifikasi:
n Definisi hukum tentang anak dalam perundang-undangan nasional perlu dibuat lebih konsisten
n Baik Konvensi ILO No. 138 maupun No. 182 telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun batas usia minimum adalah 15 tahun untuk bekerja, 13 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dan 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya masih akan dikonfirmasikan oleh undang-undang baru di bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, batas usia tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan peraturan-peraturan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan, pekerjaan berbahaya dan tanpa adanya kondisi kerja yang bersifat khusus untuk anak-anak yang bekerja secara sah.
n Sanksi bagi pengusaha yang melanggar batas usia minimum bekerja tidak ada. RUU Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja memberikan beberapa sanksi, tetapi tidak meliputi sanksi seperti dikeluarkannya peringatan atau penarikan ijin operasi oleh pengawas ketenagakerjaan.
n UU No. 3 Tahun 1997 mendefinisikan usia delapan tahun sebagai usia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Ini berarti bahwa anak berusia delapan tahun dianggap mempunyai kapasitas untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukannya dan dapat diseret ke pengadilan seperti orang dewasa. Undang-undang ini tidak memberikan perlindungan khusus yang diperlukan anak.
n Tuntutan ke pengadilan atas eksploitasi seksual tergantung pada laporan korban, yang sering kali merasa terlalu malu atau takut untuk melapor.
n Undang-undang perkawinan, yang mengijinkan perkawinan dini dan membuat seorang anak menjadi dewasa, disalahgunakan untuk membuat perkawinan palsu sehingga anak dapat "secara legal" memasuki dunia pelacuran (prostitusi).
n Penegakan hukum menjadi rumit [sulit dilaksanakan] karena seringnya digunakan KTP yang dipalsukan. Pembuatan KTP palsu dimungkinkan karena tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran kelahiran.
n Anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang meninggalkan Indonesia melalui proses migrasi ilegal atau dengan KTP yang dipalsukan tidak memiliki perlindungan sama sekali karena tidak adanya undang-undang atau pelayanan untuk melindungi pekerja migran Indonesia.
n Tidak adanya undang-undang wajib sekolah yang memberikan pendidikan secara cuma-cuma kepada anak sampai anak yang bersangkutan mencapai usia minimum diperbolehkan bekerja. Kebijakan yang ada sekarang mengenai pendidikan untuk semua tidak melindungi anak dari orang tua yang lebih menghargai pekerjaan daripada pendidikan anaknya.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia

Sekitar 18 bentuk pekerja anak yang berbeda-beda dapat diidentifikasi di Indonesia. Anak-anak jelas tidak pantas dilibatkan dan dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk pemburuhan tersebut, dan karena itu, adalah sangat mendesak untuk menghapuskan bentuk-bentuk pemburuhan tersebut. Beberapa tindakan, studi atau program telah diupayakan untuk menghapus sebagian besar bentuk pemburuhan ini, tetapi biasanya secara amat terbatas dan sampai sekarang dampaknya masih sedikit. Biasanya, sifat dasar dari bentuk-bentuk pemburuhan ini adalah ilegal dan informal sehingga bentuk-bentuk pemburuhan ini tidak tercermin dalam statistik resmi nasional. Hampir tidak ada informasi yang tersedia mengenai besarnya dan penyebab ke delapan belas bentuk pemburuhan anak ini. Satu-satunya informasi tersedia yang dapat diandalkan, yakni dari proyek-proyek pemberantasan pekerja anak di jermal dan industri sepatu, sifatnya terbatas pada daerah tempat proyek-proyek yang bersangkutan dilaksanakan, dan hanya diperoleh selama implementasi proyek saja.

Beberapa prioritas telah ditetapkan untuk program terikat waktu karena tidaklah mungkin untuk memerangi semua bentuk pekerja anak ini secara sekaligus di seluruh Indonesia. Indonesia sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang mendapatkan prioritas utama dalam Rencana Aksi Nasional. Komite Aksi Nasional Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak memprioritaskan pengembangan suatu model mengenai bagaimana menghapus bentuk-bentuk pekerja anak berikut:

1. Anak yang dimanfaatkan untuk bekerja di industri alas kaki.
2. Anak yang dimanfaatkan untuk bekerja di lautan lepas, termasuk yang bekerja di jermal
3. Anak yang dimanfaatkan untuk bekerja di pertambangan
4. Anak yang dilibatkan dalam penjualan, produksi, dan perdagangan obat bius/ obat-obat terlarang
5. Perdagangan anak

IPEC telah memberikan prioritas tepat pada penghapusan bentuk-bentuk pemburuhan yang disebut di atas, dan karena itu, beberapa studi mengenai bentuk-bentuk tersebut telah dilakukan. Dua program sektoral terikat waktu yang pertama di Indonesia dewasa ini sedang diupayakan dengan sasaran untuk menghapus dua dari enam bentuk pemburuhan anak tersebut, yaitu pemanfaatan anak untuk bekerja di jermal dan pemanfaatan untuk bekerja di industri sepatu. Untuk menghapus perdagangan anak telah disiapkan suatu program perbandingan yang diharapkan dapat dimulai pada tahun 2002 ini. Suatu penelitian aksi tahunan akan dilaksanakan terhadap anak-anak yang dimanfaatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan anak-anak yang dilibatkan dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat bius. Suatu penilaian cepat telah dilaksanakan terhadap anak-anak yang dimanfaatkan untuk bekerja di tambang-tambang emas di Kalimantan Timur.

Selain prioritas-prioritas sektoral, perlu diidentifikasi wilayah atau daerah geografis, di mana upaya-upaya untuk memerangi pemburuhan anak akan dikonsentrasikan. Dengan menyimak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh ILO atau IPEC, kehadiran organisasi-organisasi internasional lainnya dan insiden yang berkenaan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Riau, dan khususnya Batam, dapat diidentifikasi sebagai wilayah atau daerah yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih terfokus.

Pada saat ini Indonesia telah berada pada tahap pertama, yakni: mempersiapkan suatu program terikat waktu.

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

kembali ke atas